Jakarta – Maraknya pengumpulan massa bayaran untuk mendukung unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah oleh berbagai pihak, termasuk individu maupun kelompok politik atau kepentingan tertentu, kehadiran massa aksi untuk menciptakan ilusi dukungan publik yang besar atau memicu kerusuhan di lapangan. Fenomena pengumpulan massa sebagai peserta dari setiap aksi demonstrasi kerap diimingi imbalan sejumlah uang. Mirisnya, sebagian massa tidak memahami tuntutan yang dibawa dan hanya ikut meramaikan suasana yang berbeda dari peserta yang murni Demonstran.
Fakta lapangan sulit membedakan antara pengunjuk rasa murni dan massa bayaran yang kerap ditunggangi untuk berbuat anarkistis. Penggerak massa memanfaatkan tingginya angka pengangguran dan masalah kesejahteraan untuk merekrut peserta dengan mudah. Dampak negatif yaitu menciderai aspirasi murni dan merusak citra unjuk rasa sebagai alat penyampaian pendapat yang sah dan konstitusional. Massa bayaran sering kali disusupkan atau diprovokasi untuk melakukan perusakan fasilitas publik. Masyarakat/public menjadi skeptis terhadap gerakan demonstrasi akibat penyusupan kepentingan tertentu.
Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik. Harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Biosolar) dipastikan tidak naik untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Sementara itu, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax mengalami penyesuaian. Perkembangan situasi ekonomi dan kebijakan energi domestik serta kebijakan Program MBG saat ini menjadi isu yang diusung oleh para kelompok penggerak aksi massa untuk menurunkan aksi melalui demonstrasi.
Komunitas Barisan Massa Pemuda Bersatu sendiri merupakan wadah yang secara organisasi maupun personal cukup solid, dan memiliki keanggotaan cukup besar dan link komunitas yang merupakan gabungan dari Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa serta Gen Z mencapai ratusan orang yang tersebar di wilayah Jabodetabek tidak jarang dalam setiap aksinya mengarahkan massa aksi untuk bertindak anarkhis dan berperan aktif dalam memobilisasi massa aksi untuk menyuarakan aspirasi, kepentingan, maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepentingan rakyat melalui kegiatan demonstrasi atau aksi unjuk rasa di Jakarta pada moment tertentu maupun isu nasional.
Perwakilan Komunitas Barisan Massa Pemuda Bersatu memberikan tanggapannya pada Jumat, 13/6/2026 di Jakarta, menanggapi adanya maraknya pengumpulan massa bayaran untuk mendukung unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah oleh berbagai pihak, termasuk individu maupun kelompok politik atau kepentingan tertentu, menilai bahwa Dampak Kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi memicu inflasi, potensi pergeseran pola konsumsi, di mana sebagian pengendara beralih ke Pertalite, yang berdampak pada peningkatan volume antrean di berbagai SPBU.
Menanggapi pengerahan aksi massa yang digunakan untuk mendukung aksi menyikapi dampak kenaikan Harga BBM bersubsidi, Mahendra selaku Koordinator Komunitas Barisan Massa Pemuda Bersatu menyatakan sangat tidak setuju dan bertolak belakang dengan aksi-aksi anarkhis. Mahendra meniai aksi demonstrasi menuntut keadilan sosial dan mengkritik kebijakan yang dianggap berpihak pada elite, terutama di tengah ketidakpuasan terhadap DPR dan penegakan hukum. Aksi-aksi seperti ini merupakan bagian dari kebebasan berpendapat di muka umum yang dijamin oleh peraturan, sebagai bentuk respons masyarakat terhadap situasi politik terkini.
Mahendra menyampaikan tentang Himbauan Kamtibmas, berharap kepada seluruh rekan-rekan penggerak aksi massa, elemen Masyarakat, Pelajar, aktifis dan Gen Z maupun Komunitas Barisan Massa Bersatu agar tetap solid, melalui kebersamaan, saling mendukung program Pemerintah, berorasi menyampaikan pendapat secara santun tanpa mencederai tujuan aspirasi yang disampaikan, kedepan bisa berkolaboratif dengan berbagai elemen Masyarakat lainnya dan berharap terus mendukung terciptanya Kamtibmas yang kondusif ditengah situasi keprihatinan ekonomi Masyarakat Indonesia.
