Jakarta – Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (DEMA UIN) menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan program MBG dan Kopdes Merah Putih yang dinilai sarat persoalan serta jauh dari prinsip tata kelola yang sehat dan transparan. Menurut DEMA UIN, berbagai masalah yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan yang dipaksakan tanpa pengawasan ketat hanya akan melahirkan persoalan baru yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
DEMA UIN menyoroti sejumlah polemik yang terus bermunculan dalam implementasi program tersebut, mulai dari kasus keracunan, lemahnya pengawasan distribusi, dugaan penyelewengan anggaran, hingga isu mark up dalam pengadaan dan pelaksanaan KDMP yang nilainya disebut sangat fantastis. Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan bahwa program yang sejak awal digadang-gadang sebagai solusi justru menghadirkan banyak persoalan serius di lapangan.
“Publik jangan terus disuguhi narasi keberhasilan semu sementara di lapangan masyarakat melihat sendiri begitu banyak masalah yang muncul. Dari dugaan mark up, distribusi yang kacau, sampai munculnya korban keracunan, semuanya menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola program,” tegas DEMA UIN dalam keterangannya.
DEMA UIN juga menilai bahwa semakin luasnya keterlibatan unsur militer dalam berbagai program sipil menimbulkan kekhawatiran baru terhadap melemahnya kontrol publik dan akuntabilitas. Menurut mereka, ketika institusi militer diberikan kewenangan besar di sektor sipil tanpa pengawasan yang terbuka, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik yang tidak transparan akan semakin sulit dikontrol oleh masyarakat.
Mahasiswa menilai persoalan menjadi semakin berbahaya ketika dugaan tindak pidana atau penyimpangan yang melibatkan oknum militer tidak diproses secara terbuka melalui mekanisme hukum yang akuntabel. DEMA UIN menyoroti bahwa selama ini banyak kasus yang akhirnya sulit diakses publik karena berlindung di balik mekanisme Peradilan Militer yang tertutup dan minim transparansi.
“Ini yang menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan supremasi sipil. Ketika unsur militer masuk terlalu jauh ke ruang sipil, lalu muncul dugaan penyelewengan tetapi proses hukumnya tertutup dan sulit diawasi publik, maka yang lahir adalah impunitas dan hilangnya rasa keadilan masyarakat,” lanjut pernyataan tersebut.
DEMA UIN menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah bukanlah bentuk kebencian terhadap negara, melainkan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kontrol sosial. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program-program yang dinilai bermasalah serta membuka ruang audit yang transparan dan independen agar tidak terus memunculkan kecurigaan publik.
Selain itu, DEMA UIN juga mengingatkan bahwa reformasi 1998 lahir untuk memastikan adanya supremasi sipil dan pembatasan peran militer di luar fungsi pertahanan negara. Karena itu, berbagai bentuk perluasan kewenangan militer di sektor sipil harus dikritisi secara serius agar Indonesia tidak kembali masuk ke pola kekuasaan yang tertutup dan sulit dikontrol publik.
Melalui kritik tersebut, DEMA UIN mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk tetap aktif mengawal berbagai kebijakan publik secara kritis, objektif, dan berbasis data. Menurut mereka, demokrasi hanya dapat berjalan sehat apabila masyarakat tetap berani bersuara dan negara bersedia membuka diri terhadap kritik serta pengawasan publik.
